Australia Policy Forum 06-18A 8 Juni 2006
Sepuluh pertanyaan mengenai Timor Leste yang memerlukan jawaban
Richard Tanter *
Daftar isi
1. Pengantar
2. Esai - Sepuluh pertanyaan mengenai Timor Leste yang memerlukan jawaban
3. Nautilus mengundang tanggapan anda
Pengantar
Richard Tanter, pejabat direktur Institut Nautilus di RMIT, mengatakan bahwa karena
"Karakteristik dominan dari liputan mengenai Timor Leste dalam dua minggu terakhir ini adalah kebingungan yang sangat, baik di dalam maupun di luar negeri, dan kini adalah waktunya bagi para penasehat dan ahli asing untuk agak rendah hati."
Tanter mengajukan "sepuluh pertanyaan yang memerlukan jawaban dan mengundang diskusi yang serius."
Pandangan-pandangan yang disampaikan dalam artikel ini adalah milik penulisnya dan tidak mesti mencerminkan kebijakan atau posisi resmi dari Institut Nautilus. Pembaca perlu mencatat bahwa Nautilus mencari pandangan dan pendapat yang beragam mengenai masalah yang penuh perdebatan untuk menandai landasan bersama.
Esai - Sepuluh pertanyaan mengenai Timor Leste yang memerlukan jawaban*
Karakteristik dominan dari liputan mengenai Timor Leste dalam dua minggu terakhir ini adalah kebingungan yang sangat, baik di dalam maupun di luar negeri. Narasi yang sederhana dan jelas mengenai masa yang berat menjelang September 1999 tentang orang Timor yang baik dan menghendaki penentuan nasib sendiri serta penjajah militer Indonesia yang jahat kini diganti dengan keraguan dan kebingungan baik bagi orang Timor dan pengamat dari luar. Bahkan para pengamat asing yang punya informasi cukup mengakui bahwa ketidakpastian mengenai apa yang terjadi dan kenapa - walau banyak dari mereka yang kurang informasi tidak bekerja di bawah hambatan seperti itu, dan dengan begitu menambah kebingungan.
Rangkaian peristiwa kekerasan di Timor Leste dalam dua minggu terakhir sebenarnya tidak perlu menimbulkan keheranan. Hampir tidak ada peringatan yang ekspisit di dalam pers asing sebelum terjadinya pemberontakan di tubuh tentara dua bulan lalu. Kebanyakan komentar kritis di luar negeri sampai saat itu memusatkan perhatian pada dua hal saja - ketegangan antara keadilan dan rekonsiliasi di sekitar kejahatan militer Indonesia dan milisi Timor menjelang kemerdekaan, dan perundingan yang alot dan tidak menyenangkan antara negeri yang baru merdeka itu dengan Australia mengenai pembagian pendapatan minyak dan gas dari ladang-ladang di Laut Timor.
Namun dalam setengah tahun atau lebih tanda-tanda yang mengkhawatirkan mulai terlihat pada potret Timor Leste pasca-kemerdekaan yang secara umum tenang. Ada dua hal yang secara khusus merisaukan. Hal pertama adalah Human Development Report 2006 mengenai Timor Leste dari UNDP[1], yang memperlihatkan bahwa negeri termiskin di wilayah yang miskin itu terlihat makin miskin dan memilukan, dengan semua indikator kesehatan dan kemakmuran kolektif terlihat merosot. Setelah dua setengah dekade penghancuran oleh penjajahan militer Indonesia, ini adalah sebuah pil pahit. Tanda kedua, dengan konotasi yang bahkan lebih buruk lagi, adalah laporan Human Rights Watch bulan April yang secara hati-hati mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan buruk yang serius terhadap para tahanan polisi Timor Leste.[2]
Bahkan tanpa pengetahuan rinci pun, kedua hal ini sudah cukup untuk mewanti-wanti bahwa penentuan nasib sendiri yang diperjuangkan dengan susah-payh tidak lebih dari syarat penting bagi perdamaian dan keamanan manusia (human security) di Timor Leste, dan bahwa ada hal-hal lain untuk menjelaskan kemelaratan ratusan ribu orang dari sekadar antipati yang berkelanjutan terhadap militer Indonesia dan arogansi dan kecupetan pemerintah Australia dalam perundingan minyak, betapapun pentingnya kedua hal itu.
Ini adalah saatnya kita perlu meninjau kembali, mengakui ketidakpastian, dan secara hati-hati menjelajahi dinamika dari situasi yang kompleks dan berbahaya sekaligus. Media sementara itu penuh dengan diagnosis instan, beberapa di antaranya dari kalangan yang sudah dapat ditebak sebelumnya ('failed states' dan 'kudeta Australia' adalah dua jalur berpikir yang populer dan sering kita dengar). Tapi ini sungguh merupakan saat perlunya kerendahan hati sedikit di antara para penasehat dan ahli asing.
Berikut adalah sepuluh pertanyaan yang memerlukan jawaban substansial, dan diharapkan dapat mendorong diskusi yang serius.
1. Apa yang menghalangi pemerintahan Alkatiri untuk secara efektif menangani pemberontakan di tubuh tentara dan permusuhan antara tentara dan polisi? Kenapa kebijakan perekrutan yang memecah-belah di tubuh tentara dan polisi dibiarkan berlangsung?
Tanda-tanda awal akan terjadinya pemberontakan yang nampak di hadapan khalayak sudah mulai muncul beberapa bulan sebelumnya. Orang di Timor Leste tentu menyadari ketegangan yang sangat lama sebelumnya. Kontrol terhadap angkatan bersenjata di negara-negara kecil yang lemah tidak pernah boleh dibiarkan mengambang. Penjelasan yang ada sejauh ini hanya berbicara dari segi orangnya, baik di dalam Dewan Menteri dan di dalam angkatan bersenjata (FDTL) dan polisi (PNTL), atau dari segi "etnik" atau wilayah. Tentara merekrut terutama para mantan pejuang gerilya Falintil, kebanyakan dari bagian timur negeri itu. Polisi sementara itu banyak berasal dari bagian barat, berikut mantan anggota polisi Indonesia, dan menurut beberapa orang, sejumlah besar mantan milisi. Tapi pertanyaan kunci bukanlah menyangkut kebijakannya, melainkan mengapa Dewan Menteri tidak dapat atau tidak mau mengubah dinamika ini. Untuk menjawabnya, kita perlu penjelasan lebih dari sekadar karikatur mengenai "Alkatiri yang jahat, dan [Xanana] Gusmao yang baik." Dalam beberapa hal kebijakan-kebijakan itu diambil oleh UNTAET sebelum transisi menuju kemerdekaan, tapi pertanyaannya tetap saja mengapa tokoh politik yang canggih dan cerdas seperti Mari Alkatiri dan Jose Ramos Horta tidak dapat mengendalikan Menteri Pertahanan (Roque Rodrigues), dan Menteri Dalam Negeri (Rogerio Lobato), serta pimpinan FDTL, Mayor-Jenderal Taur Matan Ruak. Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu penjelasan lebih jernih mengenai politik pemerintahan, dan tidak begitu saja menghina dengan istilah "negara yang gagal" (failing states).
2. Apa yang menjadi dinamika politik kunci di Timor Leste pasca-kemerdekaan?
Patut dicatat bahwa hanya ada sedikit analisis dengan informasi cukup mengenai politik Timor Leste sejak pemilihan parlemen pada Agustus 2001 dan pemilihan presiden yang berlangsung sesudahnya pada April 2002. Sebagai hasil dari pemilihan 2001, Fretilin menduduki 55 dari 88 kursi di parlemen, dan pemimpinnya Mari Alkatiri menjadi perdana menteri. Para komentator asing sudah banyak berbicara mengenai tidak populernya Alkatiri, tapi sampai pemilihan yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan, pernyataan ini belum teruji. Lebih penting lagi, di Australia hanya ada sedikit analisis yang hati-hati mengenai keadaan sesungguhnya dari Fretilin, peran yang dimainkan partai itu dalam pemerintahan Alkatiri, dan popularitas serta posisi partai-partai oposisi yang lebih substansial, seperti Partai Demokratik.
Pelaksanaan Kongres Fretilin baru-baru ini yang tidak begitu demokratik tidak banyak membantu mengatasi masalah ini baik secara internal maupun eksternal, dan membuat partai semakin rentan terhadap tuduh-tuduhan favoritisme dan kolusi serta melindungi tidak efektinya Dewan Menteri.
Di samping tinjauan Helen Hill baru-baru ini yang hati-hati tapi singkat mengenai karakteristik aktual dan pencapaian dari pendekatan kebijakan Alkatiri[3], hampir tidak ada liputan media Australia yang serius mengenai perdebatan kebijakan di Timor Leste dalam tahun-tahun terakhir, tentu di luar masalah perundingan minyak dan gas, masalah kebijakan bahasa, dan rekonsiliasi vs keadilan terhadap para terdakwa kejahatan perang.
Masalah-masalah mendasar seperti perikehidupan, kemiskinan, kesehatan dan distribusi pendapatan dari gas dan minyak bagi rakyat negeri itu, dan akibat nyata dari anggaran pemerintah serta bantuan luar negeri bagi masyarakat dan infrastruktur negeri itu - yang semuanya mengundang perdebatan besar di Timor Leste dan analisis yang teliti dari orang Timor dan lingkaran pembuat kebijakan di luar negeri - hampir tidak pernah disinggung dalam media yang lebih luas.
3. Apakh kerangka "ketegangan etnik" dan "Lorosae vs Loromonu" memang merupakan kunci dalam dinamika politik saat ini, atau ada faktor pengorganisasian lain di balik kerusuhan?
Orang yang sudah lama mengamati masyarakat dan politik Timor Leste sangat meragukan dan kaget sekaligus melihat sangat mengemukanya pemisahan ini. Pemisahan ini sudah berlangsung lama dan kelihatan hilang arti pentingnya dalam perjuangan melawan musuh bersama. Helen Hill mengatakan bahwa pola perkawinan menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks dan bernuansa.[4] Terlebih lagi, seperti ditunjukkannya, kebanyakan organisasi politik nyatanya mengatasi "pemisahan" itu, dengan anggota-anggota yang berasal dari kedua wilayah. Dan terlepas dari apa pun, penggunaan konsep "ketegangan etnik" yang mencerminkan kemalasa ini sungguh tidak tepat di negeri yang begitu beragam dari segi etnik. Jika memang pemisahan itu ada, nyata maupun dibuat-buat, maka itu mengenai keuntungan dan kemelaratan wilayah.
Namun pemisahan di dalam tentara dan polisi terungkap sebagian dalam jalur yang keliru ini. Bertambahnya jumlah orang dari bagian barat di tubuh polisi yang memiliki hubungan lebih erat dengan penjajah Indonesia memperlihatkan bahwa ini bukan hanya masalah geografi atau "etnik". "Timur/barat" di sini dalam beberapa hal setidaknya mencerminkan perdebatan rekonsiliasi vs keadilan yang belum selesai, dan politik patronase. Tentu ini tidak berarti bahwa pemisahan itu khayalan semata, tapi kita perlu melihat lebih jauh bagaimana pemisahan wialyah itu bertumpang-tindih dengan jalur-jalur konflik lain yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan wilayah.
Lebih penting lagi, kita tidak punya laporan dengan informasi cukup mengenai dinamika politik dari pengunaan dan pemajuan pemisahan ini baik di dalam tentara dan polisi atau di antara kelompok perusuh yang terorganisir dengan baik. "Pengelola konflik" (conflict entrepreneur) adalah istilah yang pas untuk mereka yang mengekspolitasi situasi yang membingungkan seperti ini. Kita tahu bahwa pesan singkat melalui handphone - ada di antaranya yang memang berdasarkan ketakutan yang sungguh, tapi ada juga yang memang dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan dengan informasi yang salah - secara trampil digunakan untuk menciptakan teror, kebingungan dan membuat orang berpindah. Kita juga tahu bahaw para perusuh dan kelompok-kelompok anak muda menjadikan orang tertentu sebagai sasaran - membakar rumah, menjarah kantor departemen dan badan pemerintah, mengancam dan dalam beberapa kasus membunuh - dikoordinasikan dengan handphone. Gerombolan kriminal juga menggunakan handphone untuk mengkoordinasi penjarahan. Pertanyaan kunci di sini adalah siapa yang mengkoordinasi aksi-aksi politik destabilisasi ini? Apakah ada lebih dari satu kelompok elit yang menggunakan taktik seperti ini? Siapa yang berkoordinasi dengan siapa? Ini nampaknya seperti situasi yang rumit dengan lebih dari satu pertikaian dan bermacam-macam oportunis yang terlibat di dalamnya.
4. Apa yang diketahui Australia mengenai dinamika kekerasan di Timor Leste kali ini?
Sementara media Australia melaporkan kekerasan dalam pengertian segerombolan anak muda yang berkeliaran dan sekelompok personel polisi dan tentara yang kadang terlibat, terbagi oleh garis "timur/barat", pemerintah Australia tahu pasti bahwa gambaran dari media mengenai kekerasan yang tanpa tujuan dan spontan ini tidaklah benar. Organisasi intelijen Australia - khususnya badan pengumpulan intelijen elektronik, Divisi Sinyal Pertahanan - memiliki alat-alat untuk menangkap, membongkar (decrypt) dan menganalisis semua percakapan telepon dan radio di Timor Leste. Tidak diragukan lagi bahwa Dinas Intelijen Rahasia Australia (ASIS) tetap mempertahankan beberapa kapasitas yang dulu dimilikinya di Timor Leste. Inilah yang juga dilakukan DSD pada 1999 dan memberikan kelebihan yang menentukan bagi InterFET ketika menghadapi militer Indonesia dan milisinya. Seperti tahun 1999, pemerintah Australia memiliki akses pada peringatan dini bahwa ada kelompok-kelompok yang merencanakan semacam intervensi politik. Dalam pertemuan mereka minggu ini, Downer nampaknya sudah memberi tahu Presiden Gusmao bahwa Australia memiliki informasi tentang perencanaan kerusuhan. Pertanyaan-pertanyaan kunci di sini adalah apa yang diketahui pemerintah Australia melalui sumber-sumber intelijennya menjelang pecahnya kekerasan, dan dengan siapa mereka berbagi informasi ini? Pada 1999 pemerintah Australia menyimpan informasi penting mengenai penghancuran yang direncanakan oleh TNI dari warganya sendiri, sekutu utamanya Amerika, dan tentu saja, dari rakyat Timor Leste yang kemudian menjadi korbannya.
5. Apakah ada faktor eksternal yang terlibat di sini - Australia atau Indonesia?
Orang di Australia yang mencari-cari bukti adanya "kup Australia" akan semakin yakin jika mendengar orang seperti Greg Sheridan dari Australia:
"Tentunya jika Alkatiri tetap menjadi Perdana Menteri Timor Leste, hal ini akan menjadi dakwaan mengejutkan akan ketidakmampuan Australia. Jika anda tidak dapat menerjemahkan penempatan 1.000 pasukan, 50 petugas polisi, ratusan tenaga pendukung, berkarung uang dan misi penyelamatan internasional yang sangat diperlukan menjadi pengaruh yang cukup untuk mengenyahkan seorang perdana menteri Marxis yang mengacau, maka anda tidak cukup trampil dalam seni mempengaruhi, membimbing, mensponsori, dan akhirnya memajukan kepentingan nasional."[5]
Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah Australia lebih menghendaki orang lain dari nasionalis ekonomi seperti Alkatiri untuk memimpin Timor Leste. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah pilihan semacam itu akan mendorong Australia mendukung pembunuhan dan kengerian dari ledakan yang terjadi sekarang, dan destabilisasi politik Tior yang akan berlangsung untuk waktu cukup lama. Jika dilihat secara menyeluruh, maka jawabnya adalah tidak. Alkatiri dan Fretilin sama-sama akan menghadapi pemilihan umum dalam hitungan bulan. Arogansi dan sikap sok Australia memang ada, tapi dalam kasus ini, tidak sampai pada penciptaan kup.
Di sisi lain, melihat sikap sombong Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Australia, tidak mengherankan bahwa, seperti dikatakan Loro Horta:
"Banyak orang di dalam pemerintahan di Dili jauh lebih khawatir terhadap gerak Australia ketimbang Jakarta. Banyak yang percaya bahwa Autralia dan Amerika Serikat sampai batas tertentu berada di balik krisis ini."
Sementara Horta mnganggap pernyataan ini aneh, ancaman-ancaman dari kubu Sheridan dan tampil di halaman depan terus menambah kegelisahan ini, dan akan tampak seperti mencerminkan beberapa aliran dalam pemikiran pemerintah Australia - dan dengan begitu setidaknya membuat tugas ADF dan AFP di lapangan menjadi sulit.
Kita perlu mengajukan pertanyaan lebih serius mengenai intervensi Indonesia - atau lebih tepatnya, intervensi kelompok-kelompok tertentu di Indonesia. Ketika Mari Alkatiri dilaporkan - secara salah - menuduh Indonesia berada di balik kerusuhan, Menteri Luar Negeri Indonesia langsung menyangkal adanya intervensi semacam itu, dan sangkalan itu perlu diperhatikan secara serius. Tapi juga tidak berarti kita harus menerimanya begitu saja. Banyak kejadian dalam negara Indonesia yang tidak lagi berada di bawah kontrol presiden atau penasehat-penasehatnya. Khususnya, beberapa kejadian baru-baru ini di Papua memperlihatkan bahwa kebijakan presiden yang pro-otonomi di Papua secara aktif berusaha digagalkan oleh militer, badan intelijen yang paling penting dan juga oleh Departemen Dalam Negeri.[7] Tentu dengan begini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ada bukti salah satu organisasi ini - atau organisasi masyarakat sipil yang terkait dengannya - juga terlibat di Timor Leste, tapi hal ini pasti berarti bahwa bantahan dari Menteri Luar Negeri, betapa pun terhormatnya dalam maksud, bukanlah kata terakhir dalam urusan ini. Terlebih lagi karena invasi Indonesia ke Timor Leste pada 1975 dimulai dengan destabilisasi politik Timor oleh badan-badan intelijen, "history leads us to err on the side of caution, and with an eye for links at one remove from the immediate action."
Kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam setidaknya tiga unsur dari kekerasan dan kekacauan sekarang ini perlu diperiksa dengan teliti. Pertama adalah serangan terhadap gudang penyimpanan rekaman penyelidikan dan kesaksian mengenai kejahatan dari periode 1975-99, baik yang dilakukan orang Indonesia maupun Timor. Kantor Kejahan Serius PBB dijarah, dan file yang berkaitan dengan perwira tentara Indonesia dicuri, serta gedung Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) diserang oleh 100 orang bersenjata. Tidak ada salinan bahan-bahan CAVR yang disimpan di luar Timor Leste.
Masalah kedua yang perlu diperiksa dengan cermat untuk mencari jejak kaitan dengan Indonesia - yang resmi atau lainnya - adalah perilaku dari polisi Timor Leste. Mereka dituduh oleh Human Rights Watch melakukan penahanan dan penyiksaan yang ilegal, hubungan antara polisi senior yang memulai karirnya sebagai polisi Indonesia perlu diamati dengan cermat - khususnya dalam konteks "timur-barat", dan tidak adanya pengadilan terhadap kejahatan masa lalu demi rekonsiliasi.
Masalah ketiga adalah yang paling penting dan sekaligus paling sulit dinilai: kelompok-kelompok manakah yang berada di balik kerusuhan, penjarahan dan pembunuhan yang terorganisir dalam dua minggu lalu. Ini juga merupakan pertanyaan Alkatiri yang sesungguhnya. Apakah koneksi milisi berarti sesuatu? Apakah hubungan lintas-batas yang melampaui urusan kekerabatan tidak berarti di sini? Apakah persekongkolan dalam politik Timor Leste tidak ada kaitannya dengan terus berjalannya kegiatan mantan pemimpin milisi yang tinggal di Indonesia dan punya hubungan lama dengan intelijen Indonesia, seperti Eurico Guterres? Paling penting, fokus perlu diarahkan pada organisasi kekacauan itu, apakah para perusuh Timor Leste ini tunggal atau jamak, dan apakah mereka bertindak tanpa hubungan dengan luar sama sekali.
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan, dan adalah kepentingan kaum demokrat Timor Leste, Indonesia dan Australia, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan dijawab. Mengingat perilaku tentara dan badan intelijen Indonesia di masa lalu dan sekarang, ini bukan waktunya menyerang hanya dengan mengajukan pertanyaan. Dan mengingat perilaku pemerintah Australia yang arogan, keinginannya untuk memperoleh status sebagai 'hegemon-kecil' di wilayah ini, dan penyesatan penduduknya sendiri mengenai apa yang diketahui oleh badan-badan intelijen sebelumnya, maka ada banyak alasan untuk mengamati maksud dan asumsi di balik intervensi Australia.
6. Apakah Operation Astute memiliki sumber daya yang cukup - dan tepat - untuk melakukan tugasnya?
Seperti tahun 1999 intervensi bersenjata Australia sangat diperlukan, terlepas dari kerusakan yang kemudian timbul karena sorak kemenangan Howard dan gemanya sampai sekarang. Tapi ada keraguan yang kuat akan kapasitas Australia sekarang. Bukan saja situasi di lapangan lebih membingungkan ketimbang kekacauan yang diatur pada 1999, tapi seperti dikatakan oleh banyak komentator, militer dan sumber daya pengawasan Australia sangat terbatas dalam begitu banyak konflik. Personel militer khusus Australia yang cocok untuk intervensi seperti sekarang nyatanya sangat sedikit jumlahnya - ada tiga unit yang membentuk Komando Operasi Khusus (SAS dan dua regu komando) dan pasukan tempur Lintas Udara milik Angkatan Darat, dan batalyon ketiga (terjun payung) dari Royal Australian Regiment (RAR).
Operation Astute diawaki oleh personel militer dari Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Portugal, sementara AS meminjamkan bantuan logistik. Baik Australia maupun Portugal menurunkan kelompok polisi, dan dalam kasus Australia, 57 orang perwira polisi federal Australia. Personel militer Australia umumnya berasal dari RAR 3 - beberapa dari mereka baru kembali dari Irak (lainnya masih ditempatkan di kepulauan Solomon) - dan sejumlah lebih kecil dari RAR 4.[8] Kebingungan mengenai siapa yang harus disasar, aturan yang tepat untuk strategi keterlibatan dan kurangnya jumlah pasukan menghambat efektivitas pasukan itu sampai beberapa waktu setelah mendarat. Sekalipun ada semacam kontrol secara fisik, sampai saat ini pun belum ada perlindungan polisi yang komprehensif terhadap penjarahan dan serangan, seperti terlihat dari serangan terhadap gedung CAVR.
Penjarahan CAVR memperlihatkan sisi lain dari kurangnya kapasitas pasukan yang melakukan intervensi ini. Saat penjarahan massal dan terorganisir terhadap gedung CAVR dimulai - hanya sepeda motor yang akhirnya diambil - staf CAVR asal Timor memanggil ADF, yang kemudian menjawab bahwa emreka tidak punya cukup personel untuk menangani para penjarah saat itu. Hal yang lebih meresahkan bukanlah kurangnya sumber daya tapi kegagalan memahami arti penting arsip CAVR secara politik dan hukum dan perlunya perlindungan terhadap arsip-arsip itu sebagai prioritas. Hal ini cenderung membenarkan pemikiran bahwa ADF - atau setidaknya sebagian darinya yang menjalankan peran reaksi cepat - disiapkan dari segi intelijen dan bahasa sama seperti tahun 1999. Penting untuk diingat bahwa ini adalah pasukan internasional, dengan semua masalah yang inheren dalam pasukan seperti ini - termasuk perdebatan di sekitar siapa yang memegang komando.[9] Komitmen militer, polisi dan intelijen saat ini di Irak, Afghanistan dan Kepulauan Solomon serta tempat-tempat lainnya mengurangi kapasitas Australia untuk memberi sumbangan pasukan yang efektif seperti yang diperlukan di Timor Leste. Terlebih lagi, sikap mendua terhadp maksud jangka panjang Australia berarti bahwa lebih baik secepat mungkin sifat internasional dari intervensi dan kekuatan pengawas (policing) itu diperluas. Terlepas dari argumen apa pun mengenai keinginan (atau absurditas) dari pemikiran Australia mengenai hegemoni wilayah dan keterlibatan yang berbahaya dan bodoh dalam bencana di Irak, kenyataannya adalah bahwa kapasitas Australia itu cukup kecil, dan rentan terhadap kehancuran.
Hal ini membawa kita pada pertanyaan mengenai keinginan pasukan Australia untuk tinggal di Timor Leste untuk jangka waktu yang diperpanjang, atau apakah dorongan dari pemerintah Australia kepada Dewan Keamanan untuk menempatkan pasukan pengganti dari negara-negara lain sejalan dengan kepentingan baik Timor Leste dan Australia. Ini adalah tahun 1999, dan kemungkinan pasukan ADF untuk membuat kesalahan dalam situasi yang membingungkan seperti ini lebih tinggi - dengan biaya politik yang juga lebih tinggi. Kenyataan bahwa AFP sekarang ini harus dilengkapi oleh 100 perwira yang berasal dari pasukan polisi negara adalah bukti nyata bahwa kekurangan dari segi jumlah. Tidak perlu dikatakan sebenarnya, bahwa batas-batas pernyataan pemerintahan Howard mengenai hegemoni wilayah lebih nampak di Asia Tenggara daripada di Pasifik.
7. Apa peran yang mungkin diambil dan diinginkan dari PBB di masa depan?
Seringkali terlihat bahwa kritik terhadap peran PBB di Timor Leste itu bertentangan satu sama lain, sebagian mengatakan bahwa PBB menyerahkan kekuasaan kepada Timor Leste yang merdeka terlalu cepat, lainnya mengatakan bahwa PBB terlalu lama tinggal di sana dan terlalu berat pengaruhnya. Tentu saja, di samping pencapaian ada juga hal-hal yang tidak diinginkan dari keberadaan PBB yang diperpanjang dalam apa yang memang merupakan kepemerintahan baru. tapi secara keseluruhan kehadiran PBB harus dinilai sebagai keberhasilan, walau tidak dengan gemerlap seperti yang dilakukan oleh sebagian pendukungnya. Banyak masalah yang dibebankan kepada keberadaan PBB nyatanya dapat ditelusuri pada masalah peran dan pengaruh sejumlah besar penasehat asing di sederet panjang badan pemerintah atau non-pemerintah asing, dan kebijakan dari badan-badan internasional lainnya.
Penempatan Ian Martin yang berpengalaman sebagai Wakil Khusus Sekjen PBB yang baru adalah langkah yang perlu disambut, tapi belum jelas apa yang menjadi langkah selanjutnya. Beberapa pihak menyerukan perlunya kontrol PBB kembali ditegakkan; sebagian lain melihat langkah ini sama seperti kudeta dari luar. Nampaknya tidak akan ada pengurangan kedaulatan oleh pemerintah Timor Leste, tapi di sisi lain ada garis pengaruh yang sangat beasr baik dari PBB dan negeri anggotanya yang penting - dalam hal ini, AS, Jepang dan Australia. Saat Ian Martin melapor kepada Sekjen PBB, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan penting mengenai bagaimana PBB harus melaksanakan tanggungjawabnya di Timor Leste, yang jawaban-jawabannya belum lagi diketahui.
Konstitusi negara itu dirumuskan di bawah bimbingan PBB, dan berbagai pertanyaan muncul mengenai sikap Dewan Keamanan terhadap bentuk konstitusional pemerintah menghadapi serangan terhadap pemerintah, dan juga ketidakmampuan memelihara ketertiban.
Laporan tentang persetujuan Mari Alkatiri untuk menerima usulan dari wakil PBB di Timor Leste, Hasegawa Sukehiro, bahwa perannya dalam rangkaian kejadian yang menyebabkan krisis ini harus diselidiki oleh penyidik internasional sangat penting secara politik dan hukum - dan memiliki implikasi jangka pendek dan jangka-panjang.[10] Dengan asumsi bahwa investigasi semacam itu akan punya mandat lebih luas dari sekadar memeriksa peran Dr Alkatiri, dan asumsi bahwa investigasi ini akan melibatkan pengaktifan kembali Unit Kejahatan Serius PBB atau badan sejenis itu, maka ini adalah perluasan yang penting dari gagasan yurisdiksi universal dari Dewan Keamanan dengan akibat global. Timor Leste adalah kepemerintahan pasca-konflik PBB yang pertama, dan banyak hal yang dipelajari. Saat ini sudah jelas bahwa eksperimen untuk mengawinkan tanggung jawab global dengan kedaulatan lokal masih terus berjalan.
8. Di mana tempatnya perdebatan mengenai "keadilan vs rekonsiliasi"?
Tak seorang pun pemimpin militer Indonesia atau milisi yang menghadapi akibat serius dari perbuatan mereka di Timor Leste sampai September 1999. Pengadilan di Indonesia adalah lelucon yang memalukan, dan Dewan Keamanan PBB telah mengambil langkah yang perlu untuk membentuk sebuah pengadilan internasional. Di Timor Leste sendiri, keinginan presiden yang kuat akan sebuah proses rekonsiliasi yang mengabaikan hukuman menang dibandingkan seruan untuk keadilan yang menyeluruh dan efektif. Sampai tingkat tertentu keputusan itu didorong oleh pragmatisme - keharusan untuk berhubungan baik dengan Indonesia, ketiadaan dana, kurangnya kehendak internasional yang kuat untuk mendukung proses mencapai tujuan itu. Tapi tanpa mengatakan bahwa pilihan tersebut dibuat dengan mudah waktu itu, sekarang terlihat cukup jelas bahwa ada harga yang harus dibayar: keadilan tidak ditegakkan, kemarahan yang dapat dimengerti semakin memburuk, kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepolisian tidak menguat, dan warisan kelembagaan dari kekuasaan Indonesia tidak dihadapi dengan baik, misalnya polisi. Apa pun peran mereka yang bersalah pada 1999 dalam krisis sekarang ini, saat ini ada kejahatan berat yang dilakukan orang Timor Leste terhadap orang Timor Leste lainnya - sipil, tentara dan polisi. Terlebih lagi ada tuduhan bahwa pemerintah sendiri memerintahkan atau memicu serangan yang mematikan terhadap lawan-lawan politiknya.
Apakah sistem politik dan hukum memiliki kapasitas untuk menangani kejahatan-kejahatan ini secara efektif? Pengaktifan kembali Unit Kejahatan Serius PBB di Timor Leste dalam waktu dekat akan dapat membantu memecahkan masalah ini, tapi diperlukan pemikiran lebih serius untuk memperbaiki keyakinan publik yang rusak bukan hanya karena kekerasan dalam beberapa bulan terakhir, tapi juga oleh kegagalan menghukum kejahatan di masa Indonesia. Akibat-akibat dari kegagalan Amerika Serikat, Australia dan Jepang untuk menekan pembentukan pngadilan internasional untuk melakukan pekerjaan sistem peradilan Indonesia yang memalukan dan sistem hukum Timor Leste yang keberatan beban pun semakin nampak.
Sekali lagi rakyat Timor Leste harus menanggung beban dari kekuasaan besar - dan saya menggunakan istilah ini secara luwes - realpolitik. Kalau beruntung maka biaya yang harus ditanggung Australia hanya berupa uan dana nama baik. Tapi sekarang adalah waktunya menyadari bahwa dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia dan penerapan yurisdiksi universal dalam urusan kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius pada dasarnya adalah masalah realisme politik untuk kepentingan semua pihak, dan bukan tambahan yang boleh dipilih boleh tidak dalam dalam politik internasional.
9. Apakah minyak adalah jawaban atau kutukan?
Banyak pihak baik di dalam maupun di luar Timor Leste meletakkan harapan mereka akan masa depan pada pendapatan dari ladang-ladang gas dan minyak di Laut Timor. Dapat dimengerti bahwa banyak dari merkae menyibukkan diri dengan kebutuhan mendesak untuk menekan Australia agar memberikan bagian besar dari pendapatan itu kepada Timor Leste - untuk kepentingannya sendiri jika bukan untuk alasan keadilan. Betapapun penting dan perlunya proses ini sekarang maupun di masa mendatang, hal itu tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan bagaimana pendapatan yang diharapkan meningkat ini akan menguntungkan negeri itu secara keseluruhan. Hal ini membawa kita kembali pada aspek yang paling kurang dijelajahi dalam dinamika politik Timor Leste pasca-kemerdekaan: politik patronase. Sudah semestinya kita menyadari bahwa politik partonase adalah bagian dari modus operandi politik yang normal dalam masyarakat Timor, mengingat struktur ekonomi dan sosialnya. Walau ada kecenderungan kuat akan apa yang dalam masyarakat barat atau kapitalis industrial akan dilihat sebagai korupsi atau nepotisme, kenyataannya tidak selalu demikian. Namun, ada banyak tuduhan korupsi di Timor Leste, tapi sedikit bukti yang kuat dan analisis yang serius. Tapi ada tiga variabel kunci yang membuat politik patronase di Timor saat ini agak berbahaya.
Pertama, dan yang paling sering dibicarakan, adalah dampak yang cukup besar dari bantuan luar negeri dan penasehat asing. Ini adalah subyek yang sudah sering ditulis, tapi tidak - dalam pengetahuan saya paling tidak - mengenai persinggungan arus eksternal ini dengan struktur patronase domestik, dan persinggungan politik antara sektor ekonomi "tradisional" dan "modern".
Kedua adalah watak politik dari minyak itu sendiri. Tiga puluh tahun lalu seorang jurnalis Polandia Ryszard Kapuscinski meletakkan janji Janus dari minyak ini dengan baik:
"Konsep minyak dengan tepat mencerminkan impian manusia yang tak ada habisnya akan kemakmuran yang dicapai melalui sekecup keberuntungan, dan bukan dengan keringat, derita dan kerja keras. Dalam hal ini, minyak itu seperti dongeng, dan seperti setiap dongeng, juga ada bohongnya."
Pelajaran dari setiap kasus adalah bahwa minyak membuat politik menjadi bau, terutama pada persinggungan antara pemerintah dan bisnis. Hanya sedikit yang kita ketahui mengenai politik minyak Timor Leste di luar perselisihannya dengan Australia. Peran dari uang minyak - atau harapan akan dana semacam itu - dalam perselisihan atau berbagai perselisihan sekarang ini belum pernah dibicarakan, tapi uang itu potensial untuk menjadi basis bagi modal politik yang harus diperhatikan, khususnya melihat watak misterius dari dinamika dari krisis sekarang ini.
Dengan adanya polisi dan tentara yang menggunakan senjata ringan yang canggih seenaknya dan bersekutu dengan kelompok-kelompok berbeda, dan 1.500 pistol Glock berikut amunisinya yang djarah dari gudang senjata polisi, para "pengelola konflik" yang tak berwajah tapi jelas akti dan memiliki sumber daya cukup masih punya banyak bahan bakar untuk terus bermain.
10. Perang seperti apa?
Msalah hubungan sosial, politik dan ekonomi yang melandasi pecahnya kekerasan di Timor membawa kita pada pertanyaan mengenai asas dan bentuk perang itu sendiri, dengan implikasi bagi kebijakan keamanan Australia. Sebelum pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas mengenai asas dari dinamika politik Timor Leste sekarang ini dan persinggungan antara politik patronase, hubungan luar negeri dan manipulasi identitas kedaerahan bisa dijawab kita tidak akan tahu pasti jenis konflik yang akan dihadapi orang Timor dan mereka yang mengorbankan jiwa untuk menolong mereka. Kita tahu persis bahwa ini tidak sama seperti 1999, dan bahwa konflik sekarang sangat kacau dan membingungkan.
Panduan terbaik untuk mendapat jawaban paling buruk untuk pertanyaan ini adalah analisis Mary Kaldor yang terus berkembang selama dekade terakhir mengenai konflik bentuk baru yang disebutnya "perang baru." Beberapa aspek dari deskripsi ringkasnya cocok dengan krisis Timor Leste sekarang dan kemungkinan-kemungkinannya yang tidak menyenangkan. Izinkan saya mengakhiri uraian ini dengan kutipan panjang dari salah satu rumusan awal yang dibuatnya dengan harapan bahwa ramalan ini tidak terjadi:
"Adalah kurangnya kewenangan negara, lemahnya perwakilan, hilangnya kepercayaan bahwa negara mampu atau mau menanggapi keprihatinan publik, ketidakmampun atau ketidakmauan mengatur swastanisasi dan informalisasi kekerasan yang melahirkan konflik penuh kekerasan. Terlebih lagi, "proses pembiadaban" ini, cenderung diperkuat oleh dinamika konflik tersebut, yang berakibat makin jauhnya penataan kembali hubungan politik, ekonomi dan sosial dalam spiral kebiadaban yang negatif.
"Saya menyebut konflik-konflik itu sebagai 'perang' karena watak politiknya walaupun konflik-konflik tersebut dapat digambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang masif (represi terhadap orang sipil) dan kejahatan terorganisir (pelanggaran terhadap perolehan pribadi). Konflik-konflik itu berkenaan dengan kekuasaan negara. Konflik-konflik itu adalah perjuangan penuh kekerasan untuk mendapat akses pada atau mengontrol negara.
"Kekerasan yang diswastakan dan hubungan sosial yang tidak diatur itu saling melengkapi. Dalam perang-perang ini, pengrusakan fisik itu sangat tinggi, pendapat dari pajak terus merosot dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Pihak-pihak yang bertikai membiayai kegiatan mereka dari penjarahan dan perampasan serta berbagai bentuk perdagangan ilegal, dan dengan begitu mereka berkait erat dengan dan membantu terbentuknya jaringan kejahatan terorganisir. Mereka juga bergantung pada dukungan dari negara tetangga, kelompok yang merantau di luar negeri, dan bantuan kemanusiaan.
"Dalam kebanyakan kasus, perang-perang ini dilancarkan atas nama identitas - klaim akan kekuasaan berdasarkan label. Ini adalah perang-perang di mana identitas politik didefinisikan dengan label yang eksklusif - etnik, linguistik atau agama - dan perang-perang itu juga memberi makna pada label tersebut. Label-label itu dihimpun untuk tujuan politik; mereka menawarkan rasa aman yang baru dalam konteks di mana kepastian politik dan ekonomi dari dekade-dekade sebelumnya sudah mengering. Sudah jelas bahwa ideologi-ideologi ini menggunakan perpecahan yang sudah ada sebelumnya dan warisan dari perang-perang di masa lalu. Namun manipulasi yang disengaja terhadap sentimen-sentimen itulah, yang kadang didukung dengan dana dan teknik dari para perantau dan dipercepat oleh media elektronik, adalah penyebab langsung dari konflik."[11]
Informasi mengenai penulis
Richard Tanter adalah Peneliti Senior pada Institut Nautilus untuk Keamanan dan Keberlanjutan dan Pejabat Direktur dari Institut Nautilus di RMIT. Buku terbarunya mengenai Timor Leste adalah Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999, [disunting bersama Gerry van Klinken dan Desmond Ball - edisi baru akan terbit segera] dan Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia and the World Community [disunting bersama Mark Selden dan Stephen Shalom]. Email: rtanter@....
Catatan Akhir
Catatan penulis: Terima kasih kepada Gerry Van Klinken, Glenda Lasslett, David Bourchier, dan Helen Hill untuk komentar mereka yang berharga terhadap naskah awal tulisan ini.
[4] Helen Hill, "Regional tensions", East Timor Mailing List, May 28, 2006.
[5] Greg Sheridan, Throw troops at Pacific failures, The Australian, June 3, 2006.
[8] The Wikipedia article on Operation Astute is, at least at the time of writing, an excellent source on the international military intervention force. To date, Nick Dowling has been its main contributor. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Astute
[9] Portugal refuses Australian command in E Timor, ABC News, June 3, 2006.
[11] Mary Kaldor, Cosmopolitanism and organised violence, Paper prepared for Conference on 'Conceiving Cosmopolitanism', Warwick, 27-29 April 2000. Lihat juga karyanya, New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era, 1999. http://www.theglobalsite.ac.uk/press/010kaldor.htm
(diterjemahkan dari Richard Tanter, Ten questions about East Timor for which we need answers, Australia Policy Forum 06-18A, June 8, 2006)
